Penyintas Korban Bencana dapat Bantuan Alat Produksi Serta Dana Stimulan dari YSKK

Dokumentasi Proyek SERP Pasigala, Sulteng (Maret-Oktober 2019)

 

PALU, Kabar Selebes – Yayasan Satu Karsa Karya (YSKK) merampungkan program bantuan untuk perempuan penyintas di Palu, Sigi dan Donggala, pada September 2019 tahun ini yang didanai oleh ChildFund International dan AKH, Germany.

Puluhan ibu rumah tangga di hunian sementara (Huntara) Kelurahan Layana Indah, Kecamatan Mantikulore, Selasa (24/9/2019) menerima bantuan dana stimulan dan alat produksi.

Bantuan dana dan alat produksi itu, diberikan untuk membantu usaha mikro ibu-ibu penyintas pascabencana 28 September 2018 silam.

Bantuan ini bertujuan untuk membantu pemulihan ekonomi masyarakat yang terdampak bencana di Kota Palu, Sigi, dan Donggala.

Penyintas Korban Bencana dapat Bantuan Alat Produksi Serta Dana Stimulan dari YSKK

Dokumentasi Proyek SERP Pasigala, Sulteng (Maret-Oktober 2019)

 

LAYANA, MERCUSUAR- Dalam mendukung percepatan pemulihan di Pasigala (Palu, Sigi, dan Donggala), terutama dalam bidang ekonomi, Yayasan Satu Karsa Karya (YSKK) dengan dukungan pendanaan dari Child Fund International dan AKH Germany, telah melaksanakan program ‘Sulawesi Early Recovery Phase’ – Livelihood for Women (Young Women and Mothers) in Micro Enterprises’ selama enam bulan periode Maret-Agustus 2019. Namun, dengan berbagai pertimbangan, terutama kebutuhan untuk penguatan kemandirian kelompok dampingan, maka pelaksanaan proyek diundur sampai September 2019.

Di akhir Agustus lalu, telah disepakati bersama adanya nota kesepahaman terkait komitmen bersama untuk melanjutkan keberhasilan proyek, khususnya dalam rangka pemberdayaan perempuan antara Child Fund International (sebagai pemilik proyek) dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, yang diwakili oleh Setda dan Kadis Koperasi UMKM Provinsi Sulteng.

YSKK Serahkan Bantuan Stimulan Tahap Dua

Dokumentasi Proyek SERP Pasigala, Sulteng (Maret-Oktober 2019)

 

SULTENG RAYA – Yayasan Satu Karsa Karya (YSKK) bersama Chilfund kembali memberikan bantuan stimulan tahap dua berupa alat produksi usaha dan dana kelompok sebesar Rp11 juta bagi  tiga kelompok usaha serta 87 perempuan pelaku usaha di Huntara Layana Indah, Kelurahan Layana Indah, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Selasa (24/9/2019).

Penyerahan stimulan itu merupakan tindak lanjut terhadap keberhasilan proyek pembinaan pascabencana selama ini, khususnya dalam mengembalikan usaha para perempuan terdampak bencana di Kota Palu, Sigi, dan Donggala (Pasigala).

YSKK-Chilfund juga telah mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah dengan adanya penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) soal pembinaan perempuan untuk menghidupkan kembali usaha mensejahterakan para penerima manfaat.  

BANTUAN PEMULIHAN USAHA MIKRO KORBAN BENCANA

Dokumentasi Proyek SERP Pasigala, Sulteng (Maret-Oktober 2019)

 

Perwakilan Yayasan Satu Karsa Karya (YSKK) Iwan Setiyoko (kanan) memberi sambutan pada kegiatan penyerahan bantuan stimulan modal usaha bagi perempuan pengusaha mikro di Kompleks Hunian Sementara (Huntara) Layana di Palu, Sulawesi Tengah, Kamis (4/7/2019). YSKK bekerja sama dengan ChildFund, AKH Germany dan LPBI-NU memberikan bantuan modal usaha bagi perempuan pengusaha mikro korban bencana gempa, tsunami dan likuifaksi di Kota Palu, Sigi dan Donggala dengan total lebih dari satu miliar rupiah serta diharapkan dapat kembali memulihkan mata pencaharian sekitar 556 perempuan pengusaha mikro korban bencana di daerah tersebut. ANTARA FOTO/Mohamad Hamzah/wsj.

Penerima bantuan mengambil buku rekening pada kegiatan penyerahan bantuan stimulan modal usaha bagi perempuan pengusaha mikro di Kompleks Hunian Sementara (Huntara) Layana di Palu, Sulawesi Tengah, Kamis (4/7/2019). YSKK bekerja sama dengan ChildFund, AKH Germany dan LPBI-NU memberikan bantuan modal usaha bagi perempuan pengusaha mikro korban bencana gempa, tsunami dan likuifaksi di Kota Palu, Sigi dan Donggala dengan total lebih dari satu miliar rupiah serta diharapkan dapat kembali memulihkan mata pencaharian sekitar 556 perempuan pengusaha mikro korban bencana di daerah tersebut. ANTARA FOTO/Mohamad Hamzah/wsj.

Sumber: Antarafoto.com

Silahkan baca juga: 

• Id.berita.yahoo.com 
• Antaranews.com
• Businesstoday.id
• Mnews.co.id 
• Kumparan.com
• Kailipost.com
• Metrosulawesi.id 
• Mercusuar.web.id
• Kabarselebes.id 
• Sultengraya.com
• Palu.tribunnews.com 
• Obormotindok.co.id
• Terasmaluku.com 

Ratusan perempuan penyintas korban bencana Sulteng diberi modal usaha

Dokumentasi Proyek SERP Pasigala, Sulteng (Maret-Oktober 2019)

 

Sedikitnya 560 perempuan penyintas korban bencana gempa, tsunami dan likuefaksi di Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Donggala, yang kehilangan mata pencaharian, memperoleh dana stimulan berupa modal usaha dari Yayasan Satu Karsa Karya (YSKK) dengan dukungan dana ChilFund dan AKH Germany.

"Bantuan usaha yang kita berikan berupa modal usaha pribadi dan kelompok usaha. Kita juga bantu alat-alat produksi untuk kelompok usaha," kata Koordinator Proyek SERP-YSKK, Iwan Setiyoko usai menyerahkan bantuan modal usaha dan alat usaha kepada perempuan penyintas dan kelompok usaha penyintas di hunian sementara (huntara) Kelurahan Layana Indah, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Selasa.

Ia mengatakan modal usaha yang diberikan sejak Maret hingga akhir September sudah sebesar Rp1,6 miliar.

PEMBINA(SA)AN KOPERASI

Ketika penulis lakukan survei kecil-kecilan kepada orang awam tentang koperasi, kebanyakkan dari mereka melihatnya koperasi itu identik dengan usaha skala kecil,  simpan pinjam, dan sebagai tempat penyaluran bantuan.

Kalau dilihat dari masalah cara pandang yang paling menonjol adalah koperasi diidentikkan dengan usaha kecil kecilan.  Bahkan cara pandang ini sudah merasuk ke pemimpin republik ini.

Ini dapat dilihat dari penamaan sebuah kementerian. Koperasi dikapling secara permanen sebagai obyek pembina(sa)an sebuah kementerian, yaitu Kementerian Koperasi Dan UKM. Sudah berjalan sejak lebih setengah abad silam.

Kementerian ini dari dulu kerjanya membuat proyekan. Bikin aktifitas yang tak berguna hingga habis ratus trilyunan.

Sementara,  pekerjaan penting untuk hapuskan peraturan yang menghambat perkembangan koperasi malah tidak dipedulikan.

Ketika Si Miskin Membiayai Orang Kaya

 

Hakikat perniagaan di negeri ini sering saya gambarkan dalam cerita tentang seorang pengusaha kecil yang memiliki produk, katakanlah keripik ubi. Untuk dapat masuk ke sebuah supermarket besar, produk ini harus melewati sekian uji-saring ketat, dari kualitas hingga kemasan. Dan akhirnya iapun diterima, terpampang agak tersembunyi di salah satu sudut raknya.

Tapi sistem pembayaran keripik ubi itu adalah konsinyasi, tiga bulan dipajang baru dihitung berapa yang laku. Laporan bisa diambil sekaligus sisa barang. Lalu pembayaran tunai baru akan diterima secepat-cepatnya sebulan kemudian.

Total empat bulan.

Tapi kalau si pemilik usaha amat kecil ubi ini pada saat menyetorkan dagangannya hendak beli beras atau gula di supermarket itu, bisakah ia minta dihitung nanti dari hasil dagangannya? Tidak!. Dia harus membayar tunai. Saat itu juga.

Minyak Kelapa Murni, Alternatif Alami Kesehatan

Minyak kelapa murni adalah minyak kelapa yang dibuat dari bahan baku kelapa segar. Diambil minyaknya atau kernel-nya, diproses dengan pemanasan terkendali atau tanpa pemanasan sama sekali, dan tanpa tambahan bahan kimia.

Minyak kelapa terdiri dari bahan-bahan yang dapat memberikan banyak manfaat bagi kesehatan. Mengandung lemak jenuh medium chain triglycerides (MCT) yang tinggi, dan juga mengandung asam laurat. Jenis lemak ini akan langsung digunakan oleh hati untuk menghasilkan energi.

Yuk, kembangkan bisnis dengan HerVenture!

Saat ini Sekretariat Nasional Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil (SekNas ASPPUK) dan Cherie Blair Foundation menginisiasi aplikasi belajar bisnis digital HerVenture untuk mendukung pengembangan bisnis, khususnya bisnis yang dijalankan oleh perempuan pelaku usaha mikro-kecil. Dengan aplikasi ini, para pelaku bisnis bisa belajar bisnis dimanapun dan kapanpun, tanpa terkendala tempat dan waktu. Aplikasi ini sangat mudah digunakan, baik secara online maupun offline.

Bagaimana cara membangun bisnis, Informasi produk, Bagaimana memasarkan produk, Bagaimana mengatur keuangan bisnis, dan berbagai kebutuhan pengembangan bisnis lainnya, sesuai dengan kebutuhan para pelaku usaha.

Pelatihan Kewirausahaan Sosial 'WIRABANGSA'

 

IBEKA (Inisiatif Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan) berkerja sama dengan KEMENKO PMK (Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan) akan mengadakan pelatihan kewirausahaan sosial yang bertujuan untuk merubah pola pikir pemuda-pemudi bangsa Indonesia agar menjadi wirausahawan sosial yang berkesadaran jiwa.

Kegiatan ini juga menjadi wadah untuk saling berjejaring, berdiskusi, dan berkolaborasi sehingga diharapkan nantinya ada aksi nyata dari para peserta. Sasaran kegiatan ini adalah wirausahawan muda berusia 16-30 tahun.

Pemberdayaan Masyarakat Kunci Desa Mandiri

Mandiri didefinisikan sebagai keadaan dimana satu pihak dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada pihak-pihak lain. Namun, kemandirian (independence) juga dinyatakan sebagai prespektif yang sama sekali berbeda dengan saling ketergantungan (interdependence). Kondisi saling ketergantungan mensyaratkan kolaborasi dan sinergitas multi pihak. Arah dan ukuran keberhasilan pembangunan kini akan sangat ditentukan seberapa besar irisan sinergi dapat dilakukan oleh tiga pihak pelaku pembangunan (pemerintah, sektor usaha dan masyarakat sipil), dalam ruang kesetaraan dialog yang cukup luas bagi begitu kompleksnya permasalahan dan kondisi yang sesungguhnya kini dihadapi masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat di era globalisasi menghadapkan kita pada tantangan yang besar. Tantangan itu terlihat dalam ketidakstabilan ekologi, ekonomi, politik, sosial, dan kultural yang tampak nyata dalam pelanggaran HAM, degradasi lingkungan, eksploitasi ekonomi dan politik. Melihat tantangan yang kompleks ini, kebutuhan akan strategi pemberdayaan masyarakat (Desa) yang secara khusus diharapkan mampu:

1. merespon kondisi dan permasalahan masyarakat desa yang sangat spesifik di masing-masing wilayah;
2. membangun strategi pemberdayaan masyarakat yang mampu mendorong terwujudnya konsep desentralisasi pembangunan dan otonomi daerah dengan membangkitkan dan mempertautkan segenap potensi kemampuan para pihak pada tingkat lokal itu sendiri,
3. membangun pemberdayaan yang memiliki perspektif jangka panjang dan tetap memegang teguh prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Forum BUMDes Indonesia: "Berbeda, Bekerjasama, untuk Kedaulatan Ekonomi Desa"

Deklarasi Mandeh

Kami, Forum Bumdes Indonesia, dari unsur dan wilayah yang berbeda-beda, bersepakat bekerjasama untuk memajukan ekonomi desa, lewat pembentukan penguatan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa. Untuk itu kami bertekad dan menyerukan langkah-langkah berikut:

1. Penguatan kelembagaan, utamanya pengakuan status badan hukum Bumdes dan unit-unit usaha, sehingga setara atau disetarakan dengan badan usaha dan badan hukum publik yang berlaku di Indonesia, tanpa melupakan azas rekognisi dan subsidiaritas yang ada di UU Desa.
2. Memberikan pedoman, media pembelajaran, pelatihan dan pendampingan berkelanjutan untuk upaya peningkatan kapasitas SDM yang ada di desa dan Bumdes, serta memberikan perlindungan hukum untuk pelaku Bumdes. 

Pemberdayaan Masyarakat Kunci Pembangunan

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial dalam rangka memperbaiki situasi dan kondisi dirinya sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila masyarakat ikut berpartisipasi secara aktif dalam setiap proses, sehingga masyarakat tidak hanya menjadi obyek (penerima manfaat) saja, namun juga menjadi subyek (motor penggerak) utamanya.

BUMDes dan Ekonomi Kerakyatan

Desa-desa tampak mulai bergeliat dengan berbagai potensi yang dimilikinya. Di bawah pengelolaan badan usaha milik desa, sejumlah desa wisata bahkan telah membuat sebuah desa menjadi sangat mandiri. Tengoklah Desa Ponggok (Klaten) yang beromzet Rp 1,3 miliar per tahun, Desa Bleberan (Gunung Kidul) beromzet Rp 2 miliar per tahun, Desa Karang Duwur (Kebumen) beromzet Rp 1 miliar per tahun, atau Desa Kertayasa (Pangandaran) yang beromzet Rp 300 juta per tahun.

Beberapa desa di atas adalah contoh kecil dari desa-desa di pelosok Tanah Air yang mulai sadar memetakan potensi yang dimilikinya. Keberadaan dana desa punya andil besar dalam mendorong tumbuhnya badan usaha milik desa (BUMDes) di desa-desa. Dana desa yang terus mengalami peningkatan memang telah memberi harapan tersendiri bagi pembangunan di desa. Dari anggaran sebesar Rp 20,5 triliun pada 2015, kemudian Rp 47 triliun tahun 2016, dan pada 2017 dana desa meningkat menjadi Rp 60 triliun.

Koperasi dan Ketimpangan

Tanggal 12 Juli selalu diperingati sebagai hari koperasi dunia. Sudah dua hari ini, Senin (10 Juli 2017) dan Selasa (11 Juli 2017) HU Kompas menurunkan headline tentang Koperasi. Hari koperasi tahun 2017, berdampingan dengan pelaksanaan KTT G-20, di Hamburge, Jerman. Salah satu seruan Presiden Joko Widodo dalam pidato di KTT adalah tingginya ketimpangan antara kelompok “the have” dan “the have not”. Di sinilah letak “relevansi” pembicaraan dua topik tersebut. Sejatinya model koperasi menjadi “opsi” pengurai ketimpangan. Sayang, topik itu tidak menjadi fokus pembicaraan KTT.

Padahal, realitasnya koperasi makin signifikan terhadap kondisi perekonomian dunia. Penulis teringat hasil diskusi tentang “koperasi sebagai tulang punggung ekonomi bekelanjutan” (cooperative for sustainable future), 17 Juli 2016, di auditorium Magister Management UI Salemba, Jakarta, yang digagas Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI (FEB Universitas Indoensia). 

Dalam diskusi, terungkap kajian FEB UI bahwa di negara yang memiliki kooperasi maju, akan berdampak pada kontribusi siginifikan PDB (produk domistik bruto) negrinya. Contoh, di Swedia, dari 5 kooperasi besar bila dijumlahkan mencapai 3,49% dari PDB atau senilai 200 trilyun.

Desa Jamu Nguter, Cetak Pengusaha Jamu Dari Gendongan Hingga Pabrikan

 

Melaju dari Sukoharjo menuju Wonogiri akan terlihat banyak toko jamu berjajar dan sejumlah gapura bertuliskan Desa Jamu. Dua hal tersebut menunjukkan telah sampai di Desa Nguter, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, tempat tinggal ratusan produsen jamu. Berkat puluhan tahun warga Nguter memproduksi jamu, desa tersebut mengangkat nama Kabupaten Sukoharjo sebagai Kabupaten Jamu.

Warga Nguter turun temurun mewarisi resep dan cara membuat jamu tradisional. Dulu awalnya mereka menggendong botol-botol jamu dan menjajakannya berkeliling. Tak hanya di sekitar Desa Nguter, para penjual jamu gendong tersebut banyak yang akhirnya melancong ke kota besar, mengadu nasib sebagai penjual jamu.

Perempuan Usaha Kecil, antara ADA dan TIADA

Pengelolaan sumber daya alam menuju proses kemandirian pangan membutuhkan peran penting Perempuan Usaha Kecil (PUK) yang berada dari hulu hingga hilir. PUK berada dalam posisi meningkatkan ketersediaan pangan, mengembangkan diversifikasi dan kelembagaan pangan, serta mengembangkan usaha pangan, dimana produksi, reproduksi, dan konsumsi merupakan satu kesatuan mata rantai yang harus dijaga keberlangsungannya. Pengelolaan sumber daya alam erat kaitannya dengan kemandirian pangan.

Kesepakatan perdagangan bebas menjadi tantangan terbesar yang dihadapi oleh PUK dalam mengelola pangan menjadi usaha produktif yang berkelanjutan. Ironisnya lonjakan impor terjadi pada produk-produk konsumsi, seperti holtikultura, serta makanan dan minuman olahan. Benih lokal dan bahan baku lokal seperti jagung, kedelai bahkan singkong terancam keberadaannya karena kran impor yang dibuka selebar-lebarnya.  Gambaran nyata tersebut menyiratkan bahwa ada persoalan serius dalam pengelolaan  perekonomian di Indonesia. Implikasinya terhadap perekonomian rakyat semakin terpinggirkan, kedaulatannya terancam.

The Highest Result of Tolerance is Respect and Social Relations

Oleh: dr. Gamal Albinsaid

Bismillahirrahmanirrahim...

Dua hari lalu, sebelum saya menerima penghargaan Empowering people Award dari Siemens di Jerman, salah seorang panitia mendatangi saya untuk menanyakan cara bersalaman diatas panggung karena pimpinan mereka adalah seorang wanita. Mereka menghormati ketika tahu saya tidak bersalaman dengan wanita karena tidak ingin bersentuhan dengan yang bukan muhrim saya. Saya cukup menempelkan kedua tangan saya, lalu menyapa mereka tanpa menyentuh tangannya. Mereka mengatur itu diatas panggung agar saya merasakan kenyamanan. Itulah toleransi.

Di perjalanan ke Inggris untuk kunjungan ke 15 perusahaan, pernah saya menaiki pesawat yang tidak menyediakan makanan halal. Setelah saya sampaikan kepada mereka saya hanya bisa makan makanan halal, mereka mencari sebuah mie instan yang memiliki label halal untuk saya. Itulah toleransi.

Anggaran Desa yang Responsif Gender, Mungkinkah?

Untuk menganalisa dokumen desa, menurut Pak Sunarjo (Pegiat IDEA Yogyakarta), seseorang harus tahu dan paham kondisi desa yang sebenarnya. "Sehingga kita tahu mengapa program dan kegiatan ini bisa muncul di APBDes. Karena setiap rencana pembangunan desa dimulai dari musyawarah dusun dan musyawarah desa," terangnya dalam diskusi.

"Misalnya mau menganalisa APBDes yang berperspektif kelompok rentan, tentu kita harus tahu jumlah dan jenis kelompok rentan yang ada di desa tersebut," imbuhnya dalam In House Training (IHT) di YSKK Surakarta, Selasa (11/10) lalu. IHT yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas badan pelaksana YSKK ini membahas tentang bagaimana membaca dan menganalisa dokumen desa yang responsif gender. Kegiatan dilaksanakan selama sehari penuh di Kantor YSKK, Kartosuro, Sukoharjo.

Inovasi Fashion Ramah Lingkungan ala Merdi Sihombing

Liputan6.com, Jakarta Melalui peluncuran koleksi terbarunya di Grand Indonesia pada 26 Agustus 2016, Merdi Sihombing ikut terlibat dalam mendukung program pembangunan inklusif dan ramah lingkungan. Untuk pertama kalinya perancang busana Indonesia secara tunggal menciptakan koleksi fashion yang ramah lingkungan menurut standar tekstil internasional.
 
Dalam koleksi terbarunya kali ini, semua busana yang dibuat diproses dengan menggunakan cara-cara yang berkelanjutan, zat warna alami, bubuk pewarna ramah lingkungan, ekstrak cairan, dan serat organik.

Berkolaborasi dengan para penenun perempuan yang berasal dari 9 provinsi di Indonesia Merdi Sihombing menciptakan koleksi busana tenun yang berasal dari berbagai daerah etnik di Indonesia, seperti Samosir, Lombok, Sintang, Padang dan masih banyak lagi.