Kedaulatan Pangan Lokal Yang Berkelanjutan

Beberapa tahun terakhir  Indonesia diributkan persoalan impor pangan yang tak berkesudahan. Semenjak terjadi krisis ekonomi pada 1997, kondisi pangan di Indonesia semakin terpuruk. Saat pemerintah menandatangani perjanjian utang dengan IMF yang menyaratkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Indonesia, salah satunya adalah impor bahan pangan, dampaknya semakin nyata terutama semakin besarnya ketergantungan pada bahan pangan impor. Bahkan, beras yang katanya merupakan menu wajib masyarakat Indonesia pun telah terintimidasi dengan produk beras impor.

Di sisi lain, petani harus terus berjuang keras melawan derasnya arus bahan pangan impor tanpa ada mekanisme pengaman yang kuat dari pemerintah. Inilah titik balik kehancuran pangan di Indonesia. Sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia berada di bawah tekanan global yang cukup besar, dengan aturan perdagangan internasional yang tidak adil. Tentulah situasi ini berimbas di level daerah di mana petani sangat tergantung pada kebijakan pemerintah, tak ketinggalan juga terjadi di wilayah Jawa Tengah. Menilik perkembangan produksi pertanian di Jawa Tengah saat ini, yang secara statistik mampu mencukupi kebutuhan pangan masyarakat (utamanya beras), yang bahkan mampu berkontribusi terhadap produksi beras nasional, semestinya krisis pangan tidak terjadi di Jawa Tengah. Namun, fakta berbicara sebaliknya. Tingkat kerawanan pangan di Jawa Tengah cukup mengkhawatirkan.

Pendidikan Pendamping Bisnis Mikro

Saat ini jumlah pengusaha usaha mikro tidak terlalu banyak bila dibandingkan dengan jumlah populasi penduduk di Indonesia. Demikian juga jumlah pendamping usaha mikro juga terbatas, tidak sebanding dengan jumlah usaha yang harus didampingi. Dengan asumsi 1 pendamping melayani 100 usaha, maka dibutuhkan 550 ribu pendamping. Jumlah pendamping saat ini masih berkisar di angka 10 ribu. Sangat jauh dari rasio ideal. Keadaan ini tentu berkontribusi pada kuantitas dan kualitas usaha mikro yang ada di Indonesia. Peran pendamping usaha mikro menjadi cukup penting untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas usaha mikro. Kajian tentang pendamping usaha mikro saat ini merupakan kebutuhan mendesak yang harus dilakukan oleh lembaga-lembaga social entrepreneur, sehingga kita mempunyai rumusan yang jelas tentang pendamping usaha mikro itu sendiri. 

Seorang pendamping secara umum memiliki tugas untuk mendampingi dan memberdayakan sasaran program. Dalam konteks pendampingan usaha mikro, maka yang menjadi sasaran program adalah para pengusaha mikro. Pemberdayaan dilakukan dengan menggerakkan potensi untuk mengatasi permasalahan yang mereka hadapi. Kegiatan utama dalam pendampingan adalah berdialog/berdiskusi dengan sasaran program. Dalam kegiatan dialog/diskusi ini, pelaku usaha dan pendamping mengidentifikasi masalah, menganalisa, dan kemudian merencanakan sesuatu kegiatan sebagai solusi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.