“Pembangunan yang utuh adalah suatu model pembangunan
yang lebih bersifat transformatif, yang menyentuh seluruh aspek
kehidupan masyarakat, baik secara jasmani dan rohani. Di mana masyarakat
tampil sebagai subyek dan obyek dari pembangunan yang ditandai oleh
partisipasi secara nyata dalam pembangunan...”
(Benny Sweny, S.Sos., Direktur Eksekutif LPKP Provinsi Papua)
Lembaga Pengembangan Keagamaan Papua (LPKP) Provinsi Papua adalah sebuah lembaga keagamaan yang baru saja terbentuk namun mempunyai peranan yang cukup besar di Tanah Papua. Karena lembaga ini bermitra dengan Pemerintah Provinsi Papua, khususnya Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekda Provinsi Papua, untuk bersama-sama mewujudkan visi misi Papua Bangkit, Mandiri, dan Sejahtera di segala aspek kehidupan. LPKP mendapatkan dukungan sumber daya (terutama pendanaan) dari Gubernur Lukas Enembe, S.IP., MH. dan Wakil Gubernur Klemen Tinal, SE., MM. melalui dukungan kebijakan pengalokasian anggaran dari dana otonomi khusus (Otsus) Provinsi Papua.

Ada tiga pendekatan program yang akan dilakukan oleh LPKP dan Pemerintah Daerah ke depannya, di antaranya: 1) Peningkatan Kapasitas SDM, 2) Pemberdayaan Ekonomi Umat, dan 3) Perbaikan Kualitas Kesehatan. Melalui ketiga pendekatan ini, pelayanan lembaga keagamaan di Tanah Papua dapat lebih holistik (pelayanan seutuhnya), di mana pelayanan yang dilakukan mencakup verbal maupun perbuatan dan ditujukan untuk menjangkau manusia seutuhnya pula, yaitu manusia yang terdiri dari tubuh, jiwa, dan Roh, serta manusia yang mempunyai kaitan-kaitan sosial, budaya, ekonomi, hukum dan politik dengan lingkungannya.
Peningkatan Kapasitas Kelompok Pelaku Usaha Mikro

Namun, salah satu indikator penghambat yang muncul adalah pola konsumtif masyarakat yang menjadikan pengusaha yang dulunya produktif menjadi tidak berdaya. Masyarakat lebih mementingkan kebutuhan sesaat jangka pendek dalam membelanjakan dana yang dimiliki dibandingkan menanamkan dananya untuk usaha-usaha produktif, seperti: kebun, ternak (ayam, sapi, babi, itik, kambing dan ikan), maupun usaha produktif lainnya yang dimiliki.
Ada beberapa tahapan Pelatihan 'Pengembangan Ekonomi Masyarakat dalam Mengembangkan Daya Usaha yang Berkelanjutan' yang dilaksanakan, di antaranya: Pelatihan awal yang dilaksanakan pada 13-18 Oktober 2014 di Hotel Aston Solo yang diikuti oleh 85 peserta, Pelatihan kedua yang dilaksanakan pada 02-07 November 2015 di Hotel Grand Abe Kota Jayapura yang diikuti oleh 113 peserta, dan Pelatihan Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat (Pendamping Usaha Mikro) yang dilaksanakan pada 30 November-06 Desember 2015 di Hotel Grand Abe Kota Jayapura yang diikuti oleh 60 peserta.

Alumni pelatihan ini mempunyai tanggungjawab yang cukup besar, karena nantinya harus mampu menerjemahkan dan mengaplikasikan ketrampilan yang sudah didapatkan di wilayah Papua baik secara pribadi, kelompok, jemaat, maupun masyarakat secara luas. Semua ketrampilan yang sudah diajarkan harus dimengerti dan dihayati, lalu diimplementasikan dalam proses pengembangan usaha produktif yang dilakukan. Diharapkan pula agar ilmu yang telah didapat oleh para peserta, tidak digunakan untuk pribadi dan keluarga saja, tetapi juga digunakan untuk kepentingan masyarakat luas, karena peserta yang ikut di awal kegiatan ini adalah sebagai pionir pembangunan di Tanah Papua. (IS)
Ditulis oleh: Iwan Setiyoko, Konsultan Program
Tidak ada komentar:
Posting Komentar