UMKM Naik Kelas, Perlu Sinergi Multipihak

“Perlu sinergi gerakan multipihak dalam mendukung UMKM untuk bangkit dan naik kelas pasca pandemi Covid-19. Karena saat ini masing-masing pihak di Kabupaten Gunungkidul, baik pemerintah melalui dinas terkait, swasta melalui program CSR-nya, NGO/LSM, maupun jejaring UMKM lainnya (IWAPI, ASPEMAKO) masih terkesan berjalan sendiri-sendiri, sehingga kurang optimal kerjan-kerja pendampingannya.” ujar Iwan Setiyoko, Direktur YSKK dalam kegiatan Forum Sinergi Multipihak dengan tema “Upaya pemulihan ekonomi – UMKM di Kabupaten Gunungkidul dari dampak Covid-19” di ruang pertemuan hotel Cyka Raya, Kamis (8/4) lalu. 

"Berdasarkan hasil kajian riset dan temuan di lapangan selama mendampingi komunitas perempuan pelaku usaha mikro-kecil di Kabupaten Gunungkidul, paling tidak ada tiga permasalahan utama yang harus menjadi perhatian semua pihak ke depannya; Pertama. Penguatan kapasitas produksi dan manajemen usaha, Kedua. Digitalisasi pemasaran produk, dan Ketiga. Penguatan jejaring antar komunitas.” lanjutnya.  

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM Gunungkidul, Widagdo dalam sambutannya mewakili Bapak Bupati H. Sunaryanto yang berhalangan hadir, bahwa data UMKM di Gunungkidul saat ini lebih dari 22.000 pelaku usaha, namun belum semuanya terdampingi secara optimal karena keterbatasan sumberdaya di Dinkop UKM, makanya perlu dukungan dari semua pihak, tanpa terkecuali. “Untuk itulah, kami mewakili pemerintah daerah sangat menyambut baik inisiasi YSKK untuk mengadakan kegiatan Forum Sinergi Multipihak ini, sehingga semua pihak dapat bersinergi dan ikut andil dalam proses penguatan dan pendampingan UMKM di Gunungkidul secara berkelanjutan.” ujarnya. 

Kegiatan ini diikuti oleh 35 peserta yang merupakan perwakilan dari Dinkop UKM, Disperindag, DP3AKBPMD, Forkom UMKM, IWAPI, ASPEMAKO, Koperasi Wanita (Kopwan), Kelompok Desa Prima, serta perwakilan dari beberapa kelompok ekonomi di Kabupaten Gunungkidul. Di akhir kegiatan, seluruh pihak sepakat untuk melakukan koordinasi secara berkala dan pembagian peran dukungan, siapa melakukan apa. Jangan sampai ada penumpukan kelompok sasaran dari masing-masing pihak. Semua pelaku usaha harus memiliki peluang yang sama untuk didampingi agar naik kelas. Karena jika mengacu data jumlah pelaku usaha dari Dinkop UKM di atas, maka kurang dari 25% pelaku usaha yang bisa terdampingi sampai saat ini. (IS)